Strategi pembangunan ekonomi berbagai daerah di Indonesia pada umumnya lebih mementingkan pertumbuhan, menekankan pentingnya investasi dari luar, dan pada saat bersamaan mengabaikan pentingnya pemerataan dan pemanfaatan potensi lokal. Strategi seperti ini, faktanya, justru melahirkan struktur ekonomi yang tidak sehat atau serba timpang. Mengapa sebuah daerah tak kunjung meraih tingkatan masyarakat sejahtera, sesungguhnya bisa dirujuk pada situasi ketimpangan struktural ini.
Salah satu cermin ketimpangan struktural adalah neraca ekonomi wilayah. Bisa dipastikan bahwa daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, memiliki neraca ekonomi wilayah yang negatif. Itu berarti konsumsi warga lebih banyak dipenuhi oleh produk dari luar daerah tersebut, bukan dari dalam. Dampaknya, masyarakat di daerah tersebut menjadi sangat tergantung pada pasar dan rentan terhadap ekses negatif dari gejolak ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi yang amat menyulitkan bisa sangat dirasakan terutama oleh warga miskin, ketika ada permainan pasar yang menyebabkan fluktuasi harga tak terkendali: ketika harga susu naik, tempe naik, beras naik, terigu naik, minyak kelapa naik, dan sebagainya.
Ketimpangan dalam perekonomian juga mewujud dalam proporsi antara produsen dan pedagang tidak berimbang, di mana jumlah pedagang jauh lebih banyak. Salah satu indikatornya adalah merebaknya warung kelontong di berbagai permukiman warga, dan lebih dari 90 % barang yang diperjualbelikan adalah produk dari luar daerah tersebut.
Jumlah pedagang tidak proporsional dibandingkan jumlah produsen ini juga meniscayakan terjadinya biaya tinggi akan panjangnya mata rantai distribusi. Kita bisa melihatnya semisal pada kasus tomat yang berasal dari Kabupaten Kuningan dan dikonsumsi warga Kota Cirebon. Sebelum sekilo tomat atau cabai sampai ke tangan konsumen di Kota Cirebon, ia harus melewati banyak perantaraan: pengumpul, bandar kecil, bandar besar, grosiran, pengecer. Proporsi yang tidak seimbang antara produsen dan pedagang ini, menyebabkan panjangnya mata rantai distribusi dan mendorong harga barang menjadi tinggi, berlipat-lipat dari biaya produksinya.
Merebaknya PKL yang menjejali trotoar dan jalan raya, sebenarnya juga merupakan bukti ketidakproporsionalan ini: jumlah pedagang terlampau banyak sehingga lahan yang memang dialokasikan untuk kegiatan bisnis tidak bisa menampung mereka.
Kemudian, dari ketimpangan dalam perekonomian juga tercerminkan dalam tidak berimbangnya intensitas antar sektor bisnis. Sektor bisnis yang mestinya berkembang secara intensif karena selaras dengan kebutuhan masyarakat, ternyata tidak berkembang. Sebaliknya ada sektor yang berkembang pesat melampaui perhitungan kebutuhan yang wajar. Salah satu sektor bisnis yang tumbuh tidak wajar adalah sektor telekomunikasi, lebih spesifiknya, bisnis HP dan voucher. Misalnya, di sepanjang Jl. Kanggraksan Kota Cirebon yang panjangnya hanya 800 meter, berdiri 11 kios voucher HP. Di jalan-jalan lain, yang paling pesat pertumbuhannya juga kios voucher HP. Sementara toko peralatan olah raga misalnya, sejak tahun 90-an tak kunjung bertambah. Apa artinya? Pertumbuhan konsumsi voucher HP sangat pesat dan pasarnya meluas dengan cepat, sementara produk-produk peralatan olah raga pasarnya stagnan. Masyarakat lebih senang menghambur-hamburkan uang untuk berbicara atau mengirim SMS lewat HP yang seringkali tak punya dampak positif secara spiritual maupun finansial. Sementara mereka pelit untuk berkorban demi kepentingan kesehatan: membeli peralatan olah raga. Padahal kesehatan adalah kebutuhan manusia, sementara ngobrol lewat HP atau SMS – terlebih bagi anak-anak sekolah dan remaja yang merupakan salah satu konsumen utama HP - adalah sekadar keinginan berdasar gaya hidup nge-pop yang tidak produktif.
Kondisi berikutnya, penguasaan pasar dan asset ekonomi di di berbagai daerah biasanya juga tidak merata. Berdasarkan pengamatan terhadap dinamika ekonomi di Kota Cirebon misalnya, terlihat bahwa pasar maupun asset ekonomi dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi. Sekadar gambaran kasar, diperkirakan 90 % pasar dan asset ekonomi daerah dikuasai 10 % pelaku ekonomi besar, sementara pasar dan asset ekonomi tersisa yang tak seberapa, sekitar 10 %, diperebutkan oleh pelaku ekonomi mikro/kecil yang jumlahnya sekitar 90 % dan setiap tahun terus bertambah.
Tatanan ekonomi seperti demikian, pada akhirnya melahirkan sebuah ironi: pertumbuhan ekonomi naik, tapi angka kemiskinan juga naik, dan angka pengangguran terus bertambah.
Langkah Terobosan: Kembali Ke Perekonomian Berbasis Kebutuhan Dasar
Untuk keluar dari perangkap tatanan ekonomi yang timpang, pertama-tama, kita perlu menyederhanakan cara berpikir kita soal pembangunan ekonomi. Kita harus kembali pada pemahaman-pemahaman yang paling mendasar soal pembangunan ekonomi. Kemudian merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, berdasarkan pemahaman mendasar tersebut.
Sebenarnya, persoalan ekonomi yang paling mendasar hanya menyangkut tiga hal: produksi, konsumsi dan distribusi. Tatanan perekonomian daerah akan mencapai taraf sehat, jika ketiga hal tersebut berjalan dengan baik.
Maka, merancang strategi dan langkah-langkah pembangunan ekonomi daerah, harus dimulai dengan memetakan apa saja kebutuhan konsumsi warga daerah dan dalam jumlah berapa. Selanjutnya direncanakan bagaimana memproduksi berbagai kebutuhan konsumsi tersebut, mencakup siapa yang memproduksi, dalam jumlah berapa dan di mana. Termasuk dalam perencanaan adalah proyeksi yang akurat tentang berapa kesenjangan antara kemampuan produksi daerah dengan kebutuhan konsumsi daerah, dan merancang bagaimana cara pemenuhan ini. Berikutnya direncanakan mekanisme distribusi yang memungkinkan barang dan jasa sampai kepada konsumen secara cepat dan murah. Juga perlu direncanakan apa yang harus dilakukan jika terjadi surplus atau defisit produksi.
Untuk menjalankan hal demikian, jelas langkah mendasar yang perlu dilakukan adalah memperkuat kembali peran negara. Kita harus sadar bahwa selama ini, pembangunan ekonomi lebih banyak tergantung pada mekanisme pasar yang distortif dan dikendalikan segelintir pelaku ekonomi besar. Akibatnya, acapkali terjadi distorsi: konsumsi warga melesat dan membesar karena desakan konsumerisme – warga didorong untuk banyak keinginan dan giat belanja, produksi lokal cenderung dimatikan karena kepentingan pemasaran para produsen dari luar daerah, dan jalur distribusi menjadi penuh distorsi yang mengakibatkan harga mahal dan sering terjadi kelangkaan.
Satu-satunya cara untuk keluar dari perangkap ekonomi pasar yang distortif, adalah dengan kembali pada pola perekonomian yang paling mendasar, yaitu pola perekonomian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup dasar (basics needs). Dengan memilih pendekatan seperti ini, bisa jadi perekonomian tampak melemah jika diukur dari berbagai indikator klasik seperti pertumbuhan ekonomi maupun indeks daya beli. Tapi, jika dijalankan secara konsisten, perekonomian kita pada jangka panjang akan menjadi lebih sehat dengan fondasi yang kuat.
Secara lebih praktis, hal-hal yang harus kita lakukan terkait dengan strategi pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut:
• Mendidik warga daerah agar melakukan rasionalisasi konsumsi; warga harus dididik agar agar memilah antara kebutuhan dan keinginan, lalu didorong untuk bersikap rasional dengan mengedepankan pemenuhan atau belanja kebutuhan dan menunda belanja untuk berbagai hal yang sesungguhnya hanyalah keinginan.
• Mendorong warga agar intensif berproduksi – terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik yang bersifat subsisten (untuk memenuhi kebutuhan sendiri) maupun yang berorientasi laba (melalui pemenuhan kebutuhan warga kota yang lain). Kita harus mendorong agar semakin banyak kebutuhan konsumsi warga yang bisa kita produksi sendiri, sehingga neraca ekonomi daerah berangsur-angsur menjadi positif. Saat yang sama, kita harus mengembangkan sistem perekonomian semi tertutup; di mana melalui mekanisme yang berkeadilan kita membatasi masuknya produk dari luar daerah yang memang bisa kita produksi sendiri. Dengan pola ini, sebagian warga yang selama ini menjejali jalur distribusi bisa bergeser ke jalur produksi sehingga proporsi antara produsen dan pedagang menjadi lebih seimbang. Ini berdampak positif termasuk dalam hal merasionalisasi harga dan mengembalikan pasar berbagai komoditas (terutama yang banyak dimasuki pelaku usaha mikro seperti PKL) ke dalam situasi persaingan yang lebih sehat.
• Kegiatan produksi yang terlebih dahulu disosialisasikan agar dilaksanakan oleh warga kota adalah kegiatan produksi susbsisten atau pola produksi swadaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (misalkan dengan menanam cabai, toman dan sayur maupun beternak ayam di halaman, atau dalam skala yang lebih luas, sebuah komunitas memproduksi sabun, kecap dan saos untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka sendiri).
• Mengatur dengan cermat penzonaan untuk setiap corak produksi, yang dituangkan dalam rencana tata ruang dan tata wilayah yang benar-benar berfungsi menyelaraskan kegiatan ekonomi warga.
• Untuk mendukung semua agenda di tas, pemerintah juga perlu melakukan reformasi pertanahan dalam skala ringan, misalkan dengan mendata seluruh lahan kosong/tidur baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta, kemudian membuat peraturan daerah agar seluruh lahan seperti itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produksi berbasis sumber daya lokal oleh warga kota.
Penulis percaya sepenuhnya, jika hal-hal sederhana di atas bisa dilakukan, angka kemiskinan dan angka pengangguran akan berkurang drastis, dan tatanan masyarakat sejahtera akan terwujud.
Post a Comment