Terwujudnya kejayaan bangsa yang disimbolkan dengan kalimat gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, adalah cita-cita para founding fathers ketika memperjuangkan pembebasan Nusantara dari penjajahan dan melahirkan sebuah negara baru bernama Indonesia. Pertanyaannya, setelah lebih dari 63 tahun proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta, kian dekatkah kita pada cita-cita tersebut?
Sejauh kita menjawabnya dengan jujur, bisa katakan bahwa Indonesia belum berada pada titik yang cukup dekat dengan cita-cita kejayaan bangsa. Hal ini bisa kita simpulkan dengan melihat berbagai kondisi, problematika dan tantangan kebangsaan yang saat ini kita hadapi, setidaknya sebagaimana terpapar di bawah ini.
Pertama, berkaitan dengan pangan. Indonesia belum mandiri dalam penyediaan pangan dan diprediksi akan mengalami krisis pangan pada 2017 atau 10 tahun mendatang bila melihat ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan pangan yang makin tidak seimbang dewasa ini. Tentu kita sadar apa yang tengah terjadi saat ini. Di satu sisi pertumbuhan jumlah penduduk di negeri ini relatif tinggi. Laju pertambahan penduduk di Indonesia mencapai 1,49 persen per tahun. Artinya di Indonesia setiap tahun jumlah penduduk bertambah 3-3,5 juta jiwa. Dengan jumlah kesetaraan ber-KB per tahun angkanya tetap sama seperti saat ini yaitu 60,3 persen, maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 diproyeksikan menjadi sekitar 255,5 juta. Sementara di sisi lain lahan pertanian di Indonesia terus mengalami penyusutan akibat konversi lahan menjadi kawasan perubahan, pabrik dan peruntukan non-pertanian lainnya.
Di luar faktor tersebut, kerawanan pangan juga menjadi ancaman karena ketergantungan negeri ini kepada pihak luar untuk berbagai komoditas pangan yang strategis dan dikonsumsi mayoritas warga. Untuk komoditas gandum misalnya, dari tahun ke tahun, nilai impor kita makin banyak. Pada tahun 2000, Indonesia mengimpor gandum sebanyak 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, tahun 2005, impor gandum naik hampir 10 persen menjadi 6,589 juta ton. Tahun 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton. Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5 persen dari total kebutuhan.
Untuk daging ayam ras, meskipun sebagian besar ayam usia sehari (day old chicken/DOC) diproduksi di dalam negeri, yaitu sebanyak 1,15 miliar ekor (2007), tetapi super induk ayam (grand parent stock/GPS) dan induk ayam (parent stock/PS)-nya diimpor dari negara maju. Ketergantungan pada impor juga terjadi pada susu. Setiap tahun 70 persen kebutuhan susu diimpor dalam bentuk skim. Untuk jagung, produksi tahun 2008 memang surplus. Namun, peningkatan produksi itu ditunjang oleh penggunaan benih jagung hibrida. Tahun 2008, penggunaan hibrida mencapai 43 persen dari total luas tanaman jagung nasional 3,5 juta hektar. ”Kondisi jagung lebih baik karena ada progres penggunaan teknologi,” kata Rudi. Meskipun begitu, kebutuhan benih jagung hibrida sekitar 30.100 ton per tahun itu sebagian atau 43 persen bukan berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tetapi diproduksi oleh perusahaan multinasional, sepertiBayer Crop dan Dupont.
Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64.000 ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600.000 ekor.
Pada komoditas kedelai yang menjadi bahan baku makanan kebangsaan kita, yaitu tempe, juga terjadi fenomena ketergantungan yang luar biasa. Sejak era reformasi, catatan impor kedelai Indonesia nyaris tidak pernah berada di bawah 1,2 juta ton per tahun. Lebih dari 90% impor kedelai Indonesia berasal dari Amerika Serikat dan hanya sedikit saja dari Argentina, Brazil, dan lain-lain.
Kedua, berkenaan dengan kemiskinan dan pengangguran yang rentan menimbulkan gejolak sosial. Saat ini, tercatat 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memperoleh raskin dengan subsidi sebesar Rp6,3 triliun. Pada tahun 2007, menurut data BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia. Kemudian, menyangkut pengangguran, bisa dikatakan bahwa pengangguran di Indonesia sudah menjadi ancaman virus di Asean dimana kontribusi Indonesia pada angka pengangguran di Asean itu sudah mencapai 60 persen. Jumlah penganggur di Indonesia bisa mencapai 40 jutaan dan semakin bertambah menyusul banyaknya industri yang melakukan PHK menyusul krisis global saat ini. Dari jumlah pengangguran tersebut, sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Dibarengi naiknya harga pangan, gejolak sosial menjadi sebuah ancaman serius. Seperti dinyatakan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, setidaknya 36 negara, termasuk Indonesia, mengalami lonjakan harga pangan luar biasa yang berkisar antara 75 persen hingga 200 persen, sehingga negara-negara tersebut rentan terjadi gejolak sosial dan politik.
Ketiga, berkenaan dengan meningkatnya jumlah area dan warga penghuni pemukiman kumuh. Akibat tingkat urbanisasi yang tinggi, semakin banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di lingkungan kumum yang sudah pasti menurunkan kualitas kehidupan mereka. Indonesia saat ini memiliki kawasan kumuh seluas 4.750 hektar ha. Seperti dinyatakan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan, areal pemukiman kumuh di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya, harga tanah yang kian mahal dan keterbatasan pemerintah menyediakan rumah sederhana bagi rakyat. Jumlah penghuni pemukiman kumuh saat ini mencapai sekitar 17,2 juta kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 13,5 juta diantaranya di perkotaan. Sisanya tersebar di berbagai pedesaan.
Keempat, berkenaan dengan krisis energi. Krisis ini mulai kita rasakan, dan ini ditandai oleh beberapa fenomena. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, produksi minyak Indonesia terus menurun; dari hampir 1.6 juta barel/hari, saat ini hanya 1.2 juta barel/hari. Pertumbuhan konsumsi energi dalam negeri yang mencapai 10%per tahun sementara kecenderungan harga minyak dunia yang terus bergejolak.
Kelima, Indonesia – sebagaimana negara-negara di berbagai belahan dunia lainnya - juga mengalami permasalahan berkenaan dengan ketersediaan air. Menurut Jacques Diouf, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya justru menurun. Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. Kondisi ini akan kian parah menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang akan tinggal di kawasan yang mengalami kelangkaan air secara absolut. Kekurangan air telah berdampak negatif terhadap semua sektor, termasuk kesehatan. Tanpa akses air minum yang higienis mengakibatkan 3.800 anak meninggal tiap hari oleh penyakit. Di Indonesia sendiri, saat ini sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih.
Keenam, kita berhadapan dengan kualitas lingkungan yang makin buruk dan mengancam kelangsungan hidup. Kita misalnya, ikut terancam oleh pemanasan global. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Kemudian, hadir pula ancaman berupa polusi udara yang makin meningkat. Polusi udara kota di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta, telah sangat memprihatinkan. Beberapa hasil penelitian tentang polusi udara dengan segala risikonya telah dipublikasikan, termasuk risiko kanker darah. Namun, jarang disadari, entah berapa ribu warga kota yang meninggal setiap tahunnya karena infeksi saluran pernapasan, asma, maupun kanker paru akibat polusi udara kota. Tak ketinggalan, kita juga dihadapkan pada tingkat kerusakan hutan, sungai, danau dan berbagai elemen alam lainnya yang sangat tinggi.
Ketujuh, problematika negeri ini berkaitan dengan taraf kesehatan warga, terutama anak-anak. Mayoritas anak Indonesia lebih rentan terserang penyakit dibanding dengan anak dari negara lain. Ini tak lain dipicu masalah kurang gizi yang sejak lama menjadi kendala utama pembangunan bangsa. Departemen Kesehatan (Depkes) mencatat bahwa pada 1999 ada sekitar delapan persen anak Indonesia kekurangan gizi. Ini artinya ada sekitar 1,8 juta anak balita di seantero Indonesia menderita malnutrisi. Namun realitas yang ada di lapangan bisa lebih dari itu. Jika hal seperti ini tak diantisipasi, bisa dibayangkan bagaiman nasib bangsa ini di masa depan.
Kedelapan, jumlah konflik horizontal yang berujung pada peristiwa kekerasan, cenderung meningkat. Penyebab utama problema ini, di samping fragmentasi dan distrust antar kelompok yang relatif tinggi, adalah juga tingkat persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya ekonomi dan politik yang kian sengit. Seiring dengan ini, kita juga dihadapkan pada angka kriminalitas yang juga punya kecenderungan meningkat.
Post a Comment